MPR Sosialisasikan Revisi Perundang-undangan di UMM


Kampus Universitas Muhammadiyah Malang  mendapat kunjungan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Kunjungan tersebut diselenggarakan dalam acara Seminar 4 Pilar dengan tema “Revisi KUHP dan KUHAP” yang merupakan salah satu program dari MPR-RI untuk mensosialisasikan dan menampung aspirasi rakyat terkait revisi KUHP dan KUHAP. Acara yang digelar Selasa siang (23/04) ini menghadirkan Wakil Ketua MPR-RI Hajriyanto Y. Thohari, Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PAN Yahdil A. Harahap dan Dekan Fakultas Hukum UMM Sidik Sunaryo. Diskusi panel ini dibuka dengan sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Muhajir Efendi dan Pak Hajriyanto Wakil Ketua MPR-RI. Acara yang disiarkan oleh TVRI juga dihadiri oleh Universitas Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur seperti Unmuh Sidoarjo, Unmuh Surabaya, Unmuh Jember, Unmuh Gresik dan Unmuh Ponorogo.

“Salah satu metode sosialisasi perundang-undangan oleh MPR_RI adalah dengan agenda 4Pilar Goes To Campus. Selain sosialisasi perundangan-undangan juga memiliki tujuan sharing dan menyerap aspirasi rakyat terkait perundang-undangan” ujar Pak Hajriyanto dalam sambutannya. Pada sesi pertama memang lebih banyak menyinggung terkait latar belakang untuk dilakukannya revisi KUHP dan KUHAP. “Kalau di Indonesia menunggu adanya kasus/permasalahan dulu baru dibuat hukumnya. Kita harus belajar dari Cina, misalnya di Cina membuat solusi jalan dulu tanpa menunggu adanya kemacetan” ungkap Pak Sidik. Berbeda dengan tanggapan Pak Yahdil yang lebih memandang efektifias dari implementasinya, “Sebenarnya kalau tidak perlu direvisi tidak apa-apa yang penting semangat penegakkan hukumnya”, tanggap Pak Yahdil Harahap. Beberapa penanya dari mahasiswa juga mempermasalahkan tentang esensi dari hukum itu sendiri yang bertabrakan dengan dua asas yaitu asas keadilan dan asas legalitas. Hukum yang jalan selama ini memang dirasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dan tidak sesuai dengan besar kecilnya nilai tindak pelanggrannya. Salah satu isu penambahan pasal yang paling disorot adalah adanya pasal santet dan pasal penghinaan terhadap Presiden.

Mengenai pasal santet yang dipermasalahkan adalah terkait redaksi yang berbunyi “Barang siapa yang mengakui…” yang dinilai mempunyai unsur kebohongan dalam menjudge seseorang untuk dijerat dengan pasal tersebut. Kemudian terkait ada tidaknya santet itu sendiri yang masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu Pak Hajriyanto meluruskan terkait pemahaman tentang pasal santet. “Pasal santet tidak membicarakan tentang benar tidaknya adanya santet atau ilmu gaib tetapi lebih mengarah ke siapa yang mengakui memiliki ilmu gaib untuk keperluan santet dan jika digunakan sebagai profesi maka akan ditambah pidananya 1/3”. Dari penjelasan Pak Hajriyanto dapat diambil maksud dari pasal santet yaitu lebih ke subyek yang mengaku memiliki ilmu gaib atau santet. Selain itu Dekan Fak Hukum UMM juga mengkritik terkait kegiatan studi banding komisi III ke Eropa, “sebenernya tidak perlu jauh-jauh ke Eropa untuk belajar hukum karena memang dari kultur sendiri sudah berbeda terlebih terkait pasal santet, masa mau belajar pasal santet di Eropa. Harusnya lebih mengangkat kearifan local. Hukum dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, jadi kenapa tidak sharing2 saja dengan masyarakat kita”, tanggap Pak Sidik. #y_sir

About KAMMI UMM Raya

By Dept. Humas

Posted on 24 April 2013, in News. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: